Ketika Bawang Putih Menyingkap Nasib Para Peneliti yang Terombang-ambing

Keinginan pemerintah untuk melakukan swasembada bawang putih dalam lima tahun ke depan, atau paling cepat tiga tahun membuka tabir soal fakta yang sempat tersembunyi.

Diketahui, keinginan pemerintah ini memiliki alasan kuat karena Indonesia sudah terlalu lama ‘menggelayut’ atau bergantung pada China. Faktanya, di kisaran 90-95% kebutuhan bawang putih dipenuhi dari luar negeri, terutama China.

Dari sinilah sejumlah fakta terungkap, termasuk sisi penelitian yang nantinya diharapkan bisa menunjang keberhasilan swasembada bawang putih tersebut. Yakni, ketersediaan benih untuk menunjang produktivitas tanaman. Hal ini harus ditopang oleh riset atau penelitian berbasis ilmu yang kuat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto terus menggaungkan swasembada pangan. Setelah melakukan swasembada beras pada akhir Desember 2025 lalu, Presiden menargetkan swasembada seluruh pangan bisa dilakukan dalam waktu tiga tahun.

Ini artinya, tidak hanya beras, melainkan semua pangan diharapkan bisa mandiri dan tidak bergantung ke negara lain.

Permasalahan Penelitian Hortikultura di RI

Masalah penelitian di bidang pertanian dan hortikultura mulai muncul secara intensif setelah restrukturisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini dinilai berdampak pada kelanjutan setiap riset atau penelitian di sektor tanaman, terutama pangan yang dulunya berada di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Melihat situasi ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaimanlangsung mengumpulkan para peneliti yang berada di naungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Kala itu -karena sudah ada BRIN- pegawai BSIP lagi memiliki wewenang untuk melakukan penelitian, termasuk riset terapan. Tidak hilang akal, Mentan Amran mengundang eks pegawai Kementan yang sudah bernaung di bawah BRIN.

“Saat itu Pak Menteri menyampaikan, pokoknya tetap silakan melakukan penelitian di BSIP. Jadi, teman-teman dari BRIN itu tetap kita sambutlah,” ujar Sam Herodian, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan, saat dihubungi BataviaPos.

Sayangnya hal ini tidak berjalan mulus karena ada proses restrukturisasi, baik di Kementan maupun di BRIN. Kabar baik baru muncul, ketika BSIP berganti nama menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Awal tahun 2026, para peneliti di BRMP diberikan kewenangan untuk kembali melakukan penelitian.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Prof. Fadjry Djufry mengatakan bahwa BRMP (Kementan) menjadi satu-satunya badan atau lembaga yang diperbolehkan melakukan penelitian pengembangan di luar BRIN.

“Jadi mulai tahun ini kita melakukan penelitian pengembangan menghasilkan varietas, teknologi, dan lain-lainnya. Dan kabar gembiranya tahun ini, Bapak Presiden menambah tugas dan fungsi BRMP di provinsi di setiap daerah supaya ada akselerasi pemuliaan pertanian lebih cepat, ada tugas-tugas tambahan pengawalan teknologi dan sebagainya,” ungkapnya.

Dengan demikian, BRMP saat ini memanggul tugas ganda. Yakni tugas yang dulu dikerjakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dengan pekerjaan yang dilakukan BSIP yakni sertifikasi. Fakta ini ditanggapi optimistis oleh Prof. Fadjry.

“Jadi sebenarnya lebih powerful yang sekarang ini karena kita melakukan penelitian pengembangan dari hulu ke hilir, sekaligus mengerjakan sertifikasi,” lanjutnya.

Ke depannya, masih menurut Prof. Fadjry, para peneliti di BRIN akan fokus mengerjakan penelitian di hulu sesuai dengan konteks advance technology, lalu peneliti di BRMP melakukan riset yang sifatnya lebih ke terapan.

Kritisi Pengembangan Benih Unggulan

Kritik terkait kinerja BRIN telah lama terjadi. Di tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengomentari kinerja BRIN dalam pengembangan benih unggulan di Indonesia. Menurutnya, pengalihan tugas peneliti dari Kementan ke BRIN dapat menghambat produksi benih kualitas unggul.

Dalam rapat koordinasi Kemenko Pangan di Gedung Pakuan, Bandung pada Selasa, (24/12/2024), Zulhas menilai bahwa peran BRIN tidak berjalan efektif, dengan fasilitas penelitian yang ada di kawasan Bogor, Jawa Barat, justru terbengkalai.

“Sekarang kementan tidak bisa melakukan penelitian karena sudah ada BRIN. Saya bilang siapa yang bikin konsep begini. Sekarang laboratorium di Bogor jadi besi tua tuh,” kata Zulhas.

Zulhas menekankan pentingnya kesatuan semangat antar kementerian dan lembaga dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan. Ia menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan bukan hanya tentang ketahanan pangan, tetapi juga tentang kehormatan dan kedaulatan bangsa.

Kekhawatiran Serius Masa Depan Ekosistem Riset

Seperti diketahui, pada 2019 lalu, sebanyak 39 lembaga riset pemerintahan, termasuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) kementerian/lembaga, diintegrasikan ke dalam BRIN. Ini mencakup empat lembaga riset utama (LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN) serta 28 lembaga/litbang kementerian/lembaga lain dan 6 lembaga lainnya.

Dari Kementan ada sekitar 1300 peneliti dari Balitbang yang ditarik ke BRIN, karena sejak awal lembaga ini tersebar di seluruh Propinsi. Di sini kemudian masalahnya. Laboratorium di berbagai wilayah di tanah air adalah milik Kementan. Sementara BRIN belum memiliki fasilitas mumpuni. Sehingga membuat para peneliti tersebut tidak bisa melakukan penelitian secara intens. Di sisi lain, laboratorium tersebut dibiarkan kosong, karena sejak beralih nama jadi BSIP kala itu, Kementerian Pertanian tak lagi memiliki kewenangan penelitian.

Peleburan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) ke dalam BRIN memicu kekhawatiran serius terkait masa depan ekosistem riset di Indonesia. Integrasi ini dinilai sebagai sistem yang menyebabkan dekonstruksi kelembagaan serta mengganggu fokus penelitian.

Salah satu dampak negatif paling signifikan adalah terhambatnya agenda riset nasional akibat birokrasi pemangkasan anggaran, dan masalah pada sumber daya manusia (SDM). 

Kepala BRMP Bidang Hortikultura Inti Pertiwi mengatakan keberadaan para peneliti di bawah naungan Kementan dinilai lebih fleksibel karena akan lebih mudah mencapai target atau output yang diinginkan.

Inti menegaskan ini bukan perkara ‘ego sektoral’ namun lebih memikirkan hasil atau target yang dituju untuk kepentingan bangsa. Jika peneliti berada di bawah Kementan, mereka akan bekerja lebih terukur dan pencapaian target juga bisa diraih lebih cepat karena berada di satu ‘payung’. Dalam hal ini, semua program Kementan dianggap akan lebih terarah apabila memiliki peneliti termasuk kewenangan serta anggaran sendiri.

Hal ini juga terkait dengan koordinasi yang lebih mudah dilakukan di satu lembaga. Menurut dia, koordinasi itu mudah diucapkan, namun sulit dilaksanakan. Dengan keberadaan dua lembaga yang berbeda, koordinasi dinilai akan semakin memperpanjang mekanisme pelaksanakan pekerjaan dan tentu saja menambah waktu

“BRMP ini kan badan perakitan ya, sangat tipis batasannya dengan riset atau penelitian. Jadi kami seolah-olah dimungkinkan kembali untuk melakukan kegiatan perakitan namanya perekayasaan penelitian atau riset,” ujarnya.

Namun selama masih instansi pembinanya adalah BRIN, lanjut dia, tetap harus ada demarkasi yang jelas seperti apa yang dikerjakan BRIN dan apa yang dikerjakan BRMP di Kementan.

BRMP dan BRIN Duduk Bersama

Inti mengaku pihaknya sudah sering duduk bersama untuk membicarakan tugas dan fungsi (tusi) masing-masing lembaga. Misalkan BRIN yang akan melakukan penelitian di hulu dan outputnya adalah prototype-prototype, seperti varietas baru atau pengendalian hama penyakit.

Adapun BRMP akan lebih berperan di hilir. Dalam konteks ini, BRMP tetap bisa melakukan riset, namun bukan riset yang sudah dilakukan oleh BRIN.

“Misalnya sekarang menggarap bawang putih, enggak bisa saya jalan sendiri pada saat ada penugasan itu. Saya akan koordinasi dengan BRIN, karena sebenarnya itu para penelitinya juga teman-teman kita di Kementan. Pertanyaan saya adalah, kita ada tantangan untuk meningkatkan provitas dan mengembangkan kawasan bawang putih  di Indonesia untuk menuju swasembaba, Anda bisa memberikan kontribusi apa, sumbangan apa? Misalnya, oh kami dulu pernah meneliti ini, ayo kita lanjutkan lagi. Nanti yang akan saya lakukan, saya akan membuat satu SK tim di mana di dalamnya ada BRIN,” urainya.

Jadi, kata dia, BRMP dan BRIN akan bekerja sama menggarap hal yang dengan aspek yang berbeda namun output sama yakni meningkatkan provitas bawang putih. Kedua lembaga ini akan mencari varietas-varietas yang unggul yang lebih baik dari sekarang yang mempunyai jaminan provitasnya tinggi, produksinya besar, kemudian ketahanan terhadap hama, dan ketahanan terhadap iklim

“Nanti apa yang mereka kerjakan, apa yang kita kerjakan itu nanti kita bicarakan. Tapi tetap ada dalam satu SK, BRIN juga punya kelompok kerja khusus hortikultura yang erat berhubungan dengan kami,” tuturnya.

Jalan tengah ini adalah upaya untuk mencari solusi di tengah kondisi yang tidak ideal. Dengan semakin jelasnya pembagian tugas dan fungsi, diharapkan nasib para peneliti tidak terombang-ambing lagi. Mereka tetap bisa berkarya menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia, tanpa khawatir eksistensi dirinya ada di mana. Sebab muaranya hanya satu, yakni bermanfaat bagi sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat.